Suksesi Pembangunan di Kabupaten Pangandaran Membawa Derita Bagi Non ASN

    Suksesi Pembangunan di Kabupaten Pangandaran Membawa Derita Bagi Non ASN

    PANGANDARAN JAWA BARAT - Suksesnya pembangunan di Kabupaten Pangandaran menimbulkan masalah baru hingga membawa dampak penderitaan bagi pegawai yang bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN).

    Permasalahan ini diketahui penulis setelah mengunjungi dan berdialog dengan puluhan pegawai Non ASN di beberapa Dinas.

    Menurut beberapa orang Non ASN yang tidak mau disebut namanya mengeluhkan bahwa, para Pejabat Negara masih mending...ya karena sesulit apapun perekonomian akibat Covid-19, kan mereka punya gajih, tapi kami anak-anak non ASN merasa dimiskinkan.

    Sungguh kami sangat menderita, kasihanilah kami hingga kontrakan pun nunggak, untuk biaya hidup seharihari pun terpaksa ngeclok sana sini sampai tutup lobang gali lobang.

    Kami nyicil rumah tidak bisa bayar, malahan dari beberapa rekan kami ada yg istrinya minta cerai karna tidak dinafkahi lahir..yang paling ngeri istri non ASN yang hamil, akibat tidak punya uang... ya tidak bisa beli makanan bergizi..ngeri sekali, bagaimana kalau nantinya bayi mereka stanting, duuuuh...Covid" tega nian dikau "katanya".

    Sungguh kami sangat menderita! Kami memohon kepada yang Contra terhadap kebijakan Pemkab tentang Pinjaman Pola Portopilio, hentikanlah nyinyiran mu di medsos, doronglah ke tiga Kementrian terkait agar cepat mengeluarkan rekomendasi "katanya". (*)

    pangandaran jawa barat
    Anton Atong Sugandhi

    Anton Atong Sugandhi

    Artikel Sebelumnya

    Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran...

    Artikel Berikutnya

    Kami Seluruh Anggota DPRD Pangandaran Mengucapkan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Kapolri Serukan Pilkada 2024 Aman dan Damai, Jaga Persatuan Bangsa
    Polda Jabar Terjunkan 21 Ribu Personel Amankan Pilkada Serentak
    Patroli Terpadu Pilkada 2024, Kapolres Subang Cek Kesiapan Sejumlah TPS Jelang H-1 Pencoblosan
    Hidayat Kampai: Nepo Baby, Privilege yang Jadi Tumpuan Kebijakan Publik?

    Ikuti Kami